Salam satu pena – Fakta Aktual.
Pusat Kesehatan Masyarakat, atau yang akrab kita sebut puskesmas, seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Ia adalah tempat pertama yang dituju warga ketika sakit, titik sentral promosi kesehatan, dan pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat.
Namun, kenyataan di lapangan sering kali bertolak belakang dengan idealisme tersebut. Banyak puskesmas yang menghadapi tantangan serius, mulai dari buruknya kualitas pelayanan hingga minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ironi ini menciptakan jurang kepercayaan antara masyarakat dan institusi yang seharusnya melayani mereka.
Realitas Pahit di Balik Gerbang Puskesmas
Keluhan mengenai buruknya pelayanan di puskesmas bukanlah hal baru. Sering kita dengar cerita tentang waktu tunggu yang sangat lama, mulai dari pendaftaran hingga dipanggil oleh dokter. Petugas kesehatan, yang seharusnya ramah dan penuh empati, terkadang terlihat letih dan kurang responsif.
Keterbatasan stok obat, alat medis yang sudah usang, serta fasilitas yang tidak memadai juga menjadi masalah klasik yang tak kunjung selesai. Pasien, yang datang dengan harapan mendapat pertolongan, justru merasa diabaikan dan semakin frustrasi.
Alih-alih mendapatkan penanganan yang cepat dan efektif, mereka harus berhadapan dengan birokrasi yang lambat dan sikap yang kurang profesional.
Puskesmas seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi semua kalangan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada layanan ini.
Namun, ketika pelayanan yang diberikan jauh dari standar, masyarakat akhirnya kehilangan kepercayaan dan memilih untuk mencari pengobatan lain, meskipun itu berarti harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Ini adalah kegagalan sistematis yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Jurang Transparansi Anggaran
Masalah pelayanan yang buruk tidak bisa dilepaskan dari persoalan lain yang tak kalah krusial: penggunaan anggaran yang tidak transparan. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk sektor kesehatan, termasuk untuk operasional puskesmas.
Dana ini seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperbarui fasilitas, dan menjamin ketersediaan obat. Namun, pertanyaan besar selalu muncul: ke mana sebenarnya dana tersebut mengalir?
Sering kali, masyarakat tidak memiliki akses atau informasi yang jelas mengenai rincian anggaran puskesmas. Tidak ada papan informasi yang memuat laporan keuangan, rincian pembelian alat, atau alokasi dana untuk program-program kesehatan.
Minimnya transparansi ini membuka celah lebar untuk potensi penyelewengan. Sulit bagi publik untuk melakukan pengawasan ketika informasi dasar saja ditutup-tutupi.
Ketika anggaran tidak transparan, sulit untuk mengetahui apakah dana yang ada sudah digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Apakah dana untuk pengadaan alat medis sudah digunakan untuk membeli alat yang paling dibutuhkan? Apakah dana untuk program pencegahan penyakit sudah dimanfaatkan dengan maksimal? Tanpa transparansi, pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan menjadi spekulasi yang memupuk rasa curiga dan ketidakpercayaan.
Mendorong Perubahan: Aksi dan Harapan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari semua pihak. Pertama, pemerintah harus memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap operasional puskesmas. Standar pelayanan yang jelas harus ditetapkan, dan sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang melanggar. Pelatihan bagi para petugas puskesmas juga perlu diintensifkan, tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap empati dan profesionalisme.
Kedua, transparansi anggaran harus menjadi harga mati. Setiap puskesmas wajib mempublikasikan laporan keuangan dan alokasi dana secara berkala dan mudah diakses oleh publik, baik melalui papan pengumuman maupun platform digital. Keterlibatan masyarakat melalui dewan kesehatan atau komite pengawas juga bisa menjadi solusi untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya.
Puskesmas adalah aset berharga yang harus dijaga. Kualitas pelayanan yang buruk dan anggaran yang tidak transparan adalah dua sisi mata uang yang merusak kepercayaan publik. Sudah saatnya kita menuntut perbaikan, karena kesehatan masyarakat tidak bisa lagi menjadi komoditas yang diperlakukan seadanya. (One*)
Disclaimer : Berita opini.
